Kabartv-Jeneponto – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Persoalan tersebut dibahas dalam Coffee Morning bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Jeneponto, Senin (14/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto itu dihadiri Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat terkait.
Selain kelangkaan BBM, forum tersebut turut membahas ketersediaan gas, kondisi kelistrikan, hingga pelaksanaan Work From Home (WFH).
Bupati Jeneponto H. Paris Yasir meminta jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan dalam melihat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia menekankan pentingnya OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, termasuk memantau situasi di SPBU, distribusi BBM, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
“Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai kita mengambil kebijakan hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap,” tegas Paris Yasir.
Menurutnya, persoalan BBM memiliki dampak yang luas. Gangguan pasokan tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan bahan bakar, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas transportasi, perdagangan, nelayan, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
Karena itu, Bupati meminta setiap OPD terkait memperkuat pemantauan dan koordinasi agar pemerintah daerah memiliki data serta informasi yang akurat sebelum menentukan langkah penanganan.
Dalam Coffee Morning tersebut, para kepala OPD juga diberikan kesempatan menyampaikan kondisi yang ditemukan di lapangan, sekaligus mengusulkan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sejumlah usulan yang mengemuka di antaranya peningkatan pemantauan distribusi BBM, penguatan koordinasi dengan pihak terkait, serta memastikan kebutuhan BBM bagi masyarakat dan sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar tetap menjadi perhatian.
Bupati menegaskan, persoalan kelangkaan BBM tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar setiap persoalan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
“Kita tidak ingin hanya mengetahui masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Selain BBM, pemerintah daerah juga menyoroti persoalan ketersediaan gas dan kondisi kelistrikan. OPD terkait diminta melakukan pemetaan persoalan secara jelas dan membangun komunikasi intensif dengan instansi maupun pihak terkait.
Sementara itu, terkait pelaksanaan WFH, Bupati mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah tetap diminta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.
Coffee Morning tersebut menjadi forum konsolidasi Pemkab Jeneponto untuk menyatukan informasi, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta merumuskan langkah konkret dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat.
Pemkab Jeneponto menegaskan akan terus memperkuat pemantauan lapangan, koordinasi lintas OPD, dan komunikasi dengan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan BBM, gas, kelistrikan, serta pelayanan publik.
Bagi pemerintah daerah, forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah nyata, terukur, dan terkoordinasi demi memastikan kebutuhan serta pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.
