Kabartv.id-Makassar_Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar mendapat perhatian dari DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Ray Suryadi, mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh PDAM.
Menurut Ray, pemerintah perlu mencari langkah konkret untuk mengatasi persoalan keterbatasan air bersih yang telah berlangsung di sejumlah wilayah. Salah satu upaya yang didorong yakni memaksimalkan sumber air tanah melalui pembangunan sumur dalam di kawasan yang terdampak kekeringan.
Selain itu, Ray mengusulkan agar Pemkot Makassar membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk turut menyediakan dan mendistribusikan air bersih.
“Ya paling tidak buka keran investasi untuk bisa melibatkan orang-orang swasta untuk bisa juga membuat sebuah perusahaan yang bisa menghadirkan air bersih kepada wilayah-wilayah yang terdampak misalnya,” terang Ray, Rabu (15/9/2026).
Ray menilai, keterlibatan pihak swasta dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses air bersih, khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM.
Ia menjelaskan, skema tersebut tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah karena layanan air bersih kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme pembayaran.
“Air itu kan tidak diberikan serta-merta gratis kepada warga, mereka bayar. Dan ada kok itu perusahaan-perusahaan yang siap untuk mau bergabung ketika kita punya aturan untuk membuka keran,” tambahnya.
Ray berharap, apabila peluang investasi tersebut dapat direalisasikan dengan regulasi yang jelas, pihak swasta dapat membantu menyuplai air ke wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan PDAM secara optimal.
“Nah kalau misalnya dikelola oleh swasta, mereka bisa menyuplai air kepada wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani oleh PDAM Kota Makassar,” ujarnya
Selain persoalan keterbatasan air bersih, Ray juga meminta jajaran pemerintah kota, baik pejabat definitif maupun pelaksana tugas, agar bekerja maksimal menangani persoalan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Saya berharap siapapun yang berada di pimpinan baik Plt ataupun definitif, itu harus memaksimalkan apa yang menjadi persoalan kita beberapa tahun belakangan ini. Kita tidak boleh selalu terpengaruh,” tutupnya.
Usulan pelibatan pihak swasta tersebut menjadi salah satu opsi yang disampaikan DPRD Makassar untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Implementasinya tetap membutuhkan kebijakan, regulasi, serta mekanisme pengelolaan yang jelas dari pemerintah kota.
