Kabartv-Makassar_ Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak hanya dibangun melalui kinerja, tetapi juga dari cara masyarakat mendapatkan pelayanan. Bagi Bawaslu Sulawesi Selatan, keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan perlakuan yang setara menjadi bagian penting untuk memastikan setiap layanan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara keseluruhan, Bawaslu Sulsel meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,50 atau masuk kategori Mutu A dengan predikat Sangat Baik. Penilaian tersebut diberikan oleh 238 responden yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, mengatakan kepuasan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah layanan, tetapi juga bagaimana proses layanan tersebut diberikan secara terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya layanan selesai, tetapi juga kepastian. Mereka harus tahu apa prosedurnya, apa yang menjadi haknya, dan bagaimana prosesnya berjalan. Ketika informasi itu terbuka, masyarakat akan merasa mendapatkan pelayanan yang adil,” kata Andarias.
Menurutnya, transparansi menjadi penting karena masyarakat yang mengakses layanan Bawaslu memiliki kebutuhan dan latar belakang yang beragam. Karena itu, informasi mengenai prosedur, persyaratan, hingga mekanisme pelayanan harus disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.
“Standarnya harus sama. Siapa pun yang datang harus mendapatkan informasi yang sama dan diperlakukan berdasarkan prosedur yang sama. Ini sederhana, tetapi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Hasil SKM menunjukkan aspek biaya atau tarif pelayanan memperoleh nilai sempurna, yakni 100,00. Sementara produk spesifikasi jenis pelayanan dan kompetensi pelaksana masing-masing memperoleh nilai 88,75, serta perilaku pelaksana mendapat nilai 89,00.
Andarias mengatakan angka-angka tersebut perlu dilihat sebagai cerminan pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan layanan Bawaslu. Menurutnya, capaian yang baik harus dibarengi dengan konsistensi dalam menerapkan standar pelayanan.
“Survei ini memberikan gambaran dari sudut pandang masyarakat. Jadi bukan hanya soal berapa nilainya, tetapi apa yang membuat masyarakat memberikan penilaian tersebut. Kalau masyarakat menilai baik, berarti ada hal yang harus kita pertahankan,” jelasnya.
Ia menambahkan, transparansi juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu menjaga integritas lembaga. Informasi yang terbuka dan prosedur yang jelas dapat mengurangi ruang terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan penyelenggara layanan.
“Kalau prosesnya jelas, masyarakat tidak perlu menerka-nerka. Mereka tahu harus melakukan apa dan ke mana harus mendapatkan informasi. Bagi lembaga, keterbukaan seperti ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tutur Andarias.
Ia menegaskan, kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Bawaslu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.
“Bawaslu adalah lembaga publik. Maka semakin terbuka kita memberikan informasi dan semakin jelas proses pelayanan yang kita berikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk percaya dan terlibat dalam kerja-kerja pengawasan,” pungkasnya.
